Jauh sebelum
berada di pangkuan Republik Indonesia, Timor timur merupakan negara koloni
(jajahan) bangsa portugal sejak tahun 1522. Timor timur bukanlah daerah asli
Republik Indonesia. Pada tahun 1974 terjadi revolusi anyelir di portugal, pada
saat itu terjadi sebuah kudeta militer terhadap Dr Antonio De Oliveire salazar
yang membuat kerusudhan dan kekacauan di portugal. Setiap kegaduhan politik di
negara penjajah tentulah mempengaruhi suasana poltik di negara jajahannya. Pemerintah
portugal yang kewalahan menghadapi kudeta militer di negaranya, kemudian
mengeluarkan kebijakan yang membebaskan negara koloninya termasuk timor timur untuk
menentukan masa depannya. Karena terjadi kekosongan kekuasaan di timor timur momen
ini dimanfaatkan oleh Indonesia, pada tahun 1975 militer Indonesia masuk dalam
operasi yang dikenal dengan nama operasi seroja dengan dalih meberantas gerakan
Komunis. Di dalam internal timor timur sendiri ada beberapa partai dengan haluan
yang berbeda. pro integrasi dan pro kemerdekaan. Partai Apodeti adalah partai
yang pro intergrasi(bergabung) dengan Republik Indonesia sedangkan Fretelin
adalah partai yang Pro kemerdekaan timor timur. partai lain bernama UDT yang
awalnya pro integrasi kepada Portugal merubah haluannya menjadi Pro integrasi
terhadap Republik Indonesia.
Pada tanggal 28
November 1975 Fretilin yang merupakan partai pro kemerdekaan nekat
mempeoklamasikan berdirinya negara timor timur di Dili dengan presidennya
Xavier do Amaral yang awalnya merupakan pemimpin partai.
Sebagai jawaban
atas sikap Fretelin, partai UDT, Apodeti, kota dan Trabalista. 4 fraksi partai
itu melakukan aksi balasan dengan memproklamasikan penggabungan timor timur ke
Indonesia pada tanggal 29 November 1975. Keputusan fraksi pro Indonesia ini
baru menyampaikan maksudnya secara resmi kepada Presiden RI ke-2 Suharto pada
tanggal 7 juni 1976. Dan diterim 10 hari setelah surat itu dikirim. Sebagai
bukti tertulis diterimanya Timor Timur menjadi provinsi ke 27 indonesia. Presiden
mengeluarkan UU No. 7 tahun 1976.
Konflik yang
terjadi selama 24 tahun antara Fretelin(kubu pro kemerdekaan) dan militer
Indonesia, menewaskan 180 ribu jiwa warga timor timur sementara korban dari
pihak militer Indonesia diperkirakan mencapai 3000 orang. Tragedi yang paling
menyita dunia internasional adalah peristiwa santa cruz, kala itu militer kita
menembaki warga pro kemerdekaan dengan korban jiwa 271 tewas, 382 terluka, 250
hilang.
Ketidakpuaasan
membuat timor timur ingin melepaskan diridari Indonesia meskipun Indonesia
sebagai negara sudah berusaha melakukan pembangunan sebaik mungkin pada timor
timur. Tidak berhenti pada ketidakpuasaan terhadap pembangunan, mereka
melakukan tindakan separatis yang memicu disintegritas dan perang saudara.
Ratusan permasalahan disitegrasi bangsa terus bermunculan di bumi loro sae.
Kegaduhan politik
yang terjadi pada Indonesia tahun 1998 menjadi babak baru penyelesain masalah
timor timur. PBB datang untuk memastikan masa depan timor timur. PBB
melaksanakan jajak pendapat(referendum) apakah mayoritas berada pada pihak pro
iintegritas atau kemerdekaan. Presiden baru kala itu presiden Habibie menawarkan
2 pilihan terhadap rakyat timor timur :
- Memberikan status khusus dan otonomi yang luas
- Melepaskan diri dari NKRI
Referendum di
laksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dan di sokong oleh Amerika serta
Australia. Dan didapatkanlah hasilnya yaitu 78,5% pro kemerdekaan dan 21,5% pro
integrasi. Pada 19 oktober 1999 timor timur resmi lepas dari Indonesia dan resmi menjadi negara merdeka
seutuhnya
pada 20 Mei 2002 dengan Dili sebagai ibu kota.
Di balik itu
semua, negara-negara Eropa dan Australia menekan Indonesia agar melepaskan
Timor timur. Habibie kecewa karena kebanyakan dunia Internasional lebih banyak
menekan untuk melepaskan Timor timur dibanding mempertahankannya.
0 komentar:
Post a Comment